Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Antara Potensi dan Kendala Dana Desa

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menggulirkan kebijakan ambisius pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih, sebuah inisiatif yang bertujuan memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan target membentuk koperasi di 70.000 hingga 80.000 desa, kebijakan ini mengandalkan pendanaan utama dari Dana Desa, didukung pula oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui skema cicilan 3-5 tahun. Meskipun menjanjikan pemberdayaan ekonomi lokal, kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan telaahan kritis untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Artikel ini mengupas potensi, risiko, dan rekomendasi terkait Kop Des Merah Putih dalam konteks pembangunan desa di Indonesia.

Latar Belakang Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih

Kop Des Merah Putih dirancang sebagai tulang punggung ekonomi desa dengan fokus pada pengelolaan hasil pertanian, penyimpanan pangan, dan penyaluran kebutuhan masyarakat, khususnya untuk mendukung MBG. Kebijakan ini mencakup tiga model: revitalisasi koperasi lama, penguatan koperasi aktif, dan pembentukan koperasi baru. Pendanaan diperkirakan mencapai Rp3-5 miliar per desa, dengan Dana Desa sebagai sumber utama (sekitar Rp1 miliar per tahun selama 5 tahun) dan pinjaman awal dari Himbara yang akan dicicil. Dengan adanya 64.000 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang siap bermigrasi menjadi koperasi, kebijakan ini tampaknya memiliki landasan yang kuat untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan desa.

Namun, kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Ia harus dilihat dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan otonomi desa dalam mengelola sumber daya dan pembangunan. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap Kop Des Merah Putih perlu mempertimbangkan keselarasannya dengan hukum, dampak ekonomi, serta risiko implementasi.

Potensi Positif Koperasi Desa Merah Putih

Kebijakan Kop Des Merah Putih menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan bagi desa:

1. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Koperasi dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi, memotong rantai distribusi yang panjang, menekan harga pangan, dan meningkatkan pendapatan petani. Ini sejalan dengan visi ketahanan pangan nasional.
2. Integrasi dan Kolaborasi: Dengan melibatkan gapoktan dan kelompok tani, koperasi ini dapat memperkuat sistem pertanian desa secara terorganisir, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih solid.
3. Lapangan Kerja dan Keterampilan: Kop Des Merah Putih berpotensi melibatkan generasi muda dalam pengelolaan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan literasi manajerial di tingkat desa.

Secara finansial, alokasi Dana Desa sebesar Rp70 triliun per tahun secara nasional memberikan ruang yang cukup untuk mendanai inisiatif ini. Dukungan Himbara juga menjadi jembatan penting untuk mengatasi kendala modal awal, memungkinkan koperasi beroperasi sejak tahap dini.

Tantangan dan Risiko Implementasi

Meskipun menjanjikan, kebijakan Kop Des Merah Putih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mengancam keberhasilannya:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia: Banyak desa masih kekurangan tenaga terampil dalam manajemen koperasi dan literasi keuangan. Tanpa pendampingan yang memadai, koperasi berisiko menjadi entitas pasif atau gagal berfungsi.
2. Risiko Korupsi: Pengelolaan Dana Desa selama ini sering tercoreng oleh kasus korupsi. Alokasi besar untuk Kop Des Merah Putih tanpa pengawasan ketat dapat membuka celah penyimpangan baru.
3. Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Lokal: Pendekatan seragam untuk puluhan ribu desa mengabaikan keragaman potensi lokal. Tidak semua desa memiliki basis pertanian atau kesiapan untuk mengelola koperasi berskala besar.
4. Tumpang Tindih dengan BUMDes: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang telah menjadi instrumen utama pemberdayaan ekonomi desa, memiliki fungsi serupa dengan Kop Des Merah Putih. Pembentukan entitas baru ini memunculkan pertanyaan tentang efisiensi dan potensi duplikasi.

Keselarasan dengan Undang-Undang Desa

Secara prinsip, Kop Des Merah Putih selaras dengan UU Desa, khususnya Pasal 72 yang mengatur penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Koperasi ini mendukung otonomi desa dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, jika implementasinya bersifat sentralistik dan mengabaikan musyawarah desa dalam menentukan prioritas, kebijakan ini bisa melanggar semangat otonomi yang menjadi inti UU Desa. Ketergantungan pada Dana Desa juga menimbulkan risiko jika prioritas lain, seperti infrastruktur dasar, terabaikan akibat fokus pada koperasi.

Keberlanjutan Finansial: Sebuah Pertanyaan Besar

Pendanaan Kop Des Merah Putih dari Dana Desa memang besar, tetapi sifatnya sementara dan bergantung pada kebijakan anggaran tahunan. Skema cicilan dengan Himbara membantu tahap awal, tetapi beban angsuran selama 3-5 tahun dapat menjadi masalah jika koperasi tidak segera menghasilkan keuntungan. Tanpa strategi bisnis yang jelas—seperti akses pasar yang terjamin atau diversifikasi usaha—koperasi berisiko gagal mandiri, meninggalkan desa dengan utang dan aset yang tidak produktif.

Perspektif Kritis: Ambisi atau Politisasi?

Skala masif Kop Des Merah Putih (70.000-80.000 desa) dan jadwal implementasi cepat (mulai 2025) mencerminkan ambisi besar pemerintahan baru. Namun, ini juga menimbulkan kecurigaan bahwa kebijakan ini lebih merupakan proyek politis untuk menunjukkan kinerja cepat, ketimbang solusi yang matang. Sejarah koperasi di Indonesia, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) di era Orde Baru, menunjukkan bahwa inisiatif serupa sering runtuh akibat kurangnya dukungan berkelanjutan dan ketidaksesuaian dengan kondisi lokal. Tanpa belajar dari masa lalu, Kop Des Merah Putih berisiko mengulang kegagalan serupa.

Rekomendasi untuk Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih

Agar Kop Des Merah Putih dapat mencapai tujuannya, beberapa langkah strategis perlu diambil:

1. Pendekatan Partisipatif: Libatkan masyarakat desa melalui musyawarah untuk menyesuaikan model koperasi dengan potensi dan kebutuhan lokal, bukan menerapkan pendekatan satu ukuran untuk semua.
2. Penguatan Kapasitas: Adakan pelatihan intensif bagi kepala desa, pengelola koperasi, dan pemuda desa dalam manajemen, keuangan, dan teknologi sebelum peluncuran.
3. Integrasi dengan BUMDes: Manfaatkan infrastruktur BUMDes yang ada untuk menghindari duplikasi dan memaksimalkan efisiensi sumber daya.
4. Pengawasan Ketat: Bentuk tim independen untuk memantau penggunaan Dana Desa dan kinerja koperasi, dengan laporan transparan yang dapat diakses publik.
5. Uji Coba Terbatas: Terapkan pilot project di sejumlah desa terpilih untuk mengidentifikasi kendala dan menyempurnakan model sebelum ekspansi nasional.

Kesimpulan

Kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan pendanaan dari Dana Desa memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi desa dan mendukung ketahanan pangan nasional. Secara konseptual, ia selaras dengan semangat UU Desa untuk memberdayakan masyarakat lokal. Namun, keberhasilannya bergantung pada implementasi yang inklusif, pengelolaan yang transparan, dan penyesuaian dengan realitas desa. Tanpa perencanaan matang dan mitigasi risiko—like korupsi, kapasitas rendah, dan tumpang tindih institusi—inisiatif ini berisiko menjadi proyek ambisius yang gagal memberikan dampak nyata. Pemerintah perlu menyeimbangkan visi nasional dengan kearifan lokal agar Kop Des Merah Putih tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga solusi konkret bagi pembangunan desa di Indonesia. ***