Glosarium merdesa.id, disusun untuk memenuhi kebutuhan siapapun terkait desa, agar dapat memahami berbagai istilah, pengertian dan ungkapan-ungkapan yang sering ditemukan dalam aktivitas berdesa atau komunikasi kedinasan desa, sehingga dalam pengungkapannya dalam laporan atau naskah dinas tidak menimbulkan multi tafsir yang dapat berdampak secara hukum.
Dalam menyusun Glosarium ini kami memanfaatkan berbagai sumber, yaitu Law dictionary, berbagai pengertian dalam pproduk hukum terkait desa, kumpulan istilah terkait desa, juklak/juknis terkait desa, kamus, terminologi, bahkan wikipedia ensiklopedia bebas, dimana dalam penulisan Glosarium ini kami sajikan sesuai dengan urutan alfabet untuk memudahkan dalam pencariannya.
Kami menyadari bahwa Glosarium ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikan Glosarium ini sangat kami harapkan, semoga Glosarium ini dapat bermanfaat.
- Akseptasi
- APB Desa
- APBDes
- Aset Desa
- ASN
- Badan Permusyawaratan Desa
- Badan Usaha Milik Desa
- Belanja Desa
- BUM Desa
- CAMIS
- Dana Cadangan
- Dana Desa
- Defisit Anggaran Desa
- Desa
- DPA Desa
- DPAL Desa
- DPPA Desa
- Ekuitas
- Fiktif
- Giro
- HAKI
- Harga
- Harta
- Impor
- Jaksa
- Kasi
- Kaur
- Kawasan Perdesaan
- Kecamatan
- Kelurahan
- Keuangan Desa
- Laporan Keuangan
- Majalah
- Merdesa
- Musyawarah Desa
- Nepotisme
- Neraca
- OpenSID
- Opini
- Overdue
- pacta sunt servanda
- Pagu Kredit
- Pajak
- Pancasila
- paripasu
- Pembangunan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pembiayaan Desa
- Pemerintah Desa
- Pemerintahan Desa
- Pendapatan Desa
- Penerimaan Desa
- Pengadaan barang/jasa Desa
- Pengelolaan Keuangan Desa
- Pengeluaran Desa
- Peraturan Desa
- Perpustakaan
- PKPKD
- PPKD
- Quorum
- Quota
- recognition
- RKD
- RKP Desa
- RPJM Desa
- Sekretaris Desa
- Self Assessment
- SiLPA
- Siskeudes
- Surplus Anggaran Desa
- Tahun Buku
- Uang
- Utang
- Valid
- Wawancara
- Website
- Xenogratie
- Yayasan
- Zona Nilai Tanah
Komentar Terbaru